INSKA NEWS, Jakarta Pusat – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa program sekolah swasta gratis menjadi salah satu prioritas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Penegasan ini disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Senin (21/7/2025), ketika memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi.
Raperda ini merupakan tindak lanjut kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.
40 Sekolah Swasta Jadi Pilot Project
Wagub Rano menjelaskan, Pemprov DKI saat ini tengah menyiapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan program sekolah swasta gratis. Sebanyak 40 sekolah swasta di lima wilayah kota administrasi akan menjadi proyek percontohan program tersebut.
“Langkah ini untuk memastikan pendidikan inklusif, merata, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jakarta,” ujar Rano Karno.
Kebijakan Pendukung dan Kesejahteraan Warga
Selain pendidikan, Pemprov DKI juga mengalokasikan anggaran untuk kenaikan operasional RT/RW dan dasawisma, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pengawasan ketat akan dilakukan agar anggaran tersalurkan tepat sasaran.
Transportasi Publik dan Pengendalian Kemacetan
Dalam sektor transportasi, Rano memaparkan bahwa Pemprov DKI terus mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD), memperluas layanan transportasi umum massal, serta mengoptimalkan fasilitas park and ride.
“Strategi yang diterapkan adalah push and pull, termasuk memperkuat transportasi laut untuk Kepulauan Seribu. Kami menambah armada kapal, membuka jalur kapal feeder, serta menyediakan kapal untuk layanan pendidikan,” jelasnya.
Penanggulangan Banjir dan Proyek NCICD
Rano juga menekankan strategi pengendalian banjir melalui:
Normalisasi sungai dan pengadaan tanah,
Pengerukan sedimen di saluran drainase,
Pembangunan waduk, situ, dan embung untuk menampung air.
Selain itu, Pemprov berkomitmen melanjutkan pembangunan tanggul pantai Fase A dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk mengantisipasi banjir rob di pesisir utara Jakarta.
Pendapatan, Belanja, dan PMD
Pemprov DKI melakukan perhitungan target pendapatan yang realistis, mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), serta memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.
Fokus belanja diarahkan untuk
Pembangunan sekolah,
Peningkatan layanan kesehatan,
Pendirian 267 Koperasi Merah Putih,
Pengelolaan sampah,
Penanganan stunting,
Pelestarian budaya Betawi.
“Penyertaan Modal Daerah (PMD) harus memberikan dampak ekonomi positif, memberdayakan BUMD, dan mendukung pembangunan Jakarta,” pungkas Rano.
(Kus)
