Rabu, 13 Agustus 2025
INSKA NEWS, Wamena – Ribka Harap, selaku Wakil Menteri Dalam Negeri, berharap bahwa pembangunan 2. 200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan dapat mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, terutama untuk Orang Asli Papua (OAP). Ia mencatat bahwa proyek ini akan melibatkan pengusaha OAP agar generasi muda Papua bisa mandiri.
“Ini akan dikerjakan oleh pengusaha dari Orang Asli Papua. Oleh karena itu, anak-anak Papua harus diberi kesempatan untuk berkembang dan mandiri,” ungkapnya kepada wartawan setelah Rapat Koordinasi mengenai Pembangunan 2. 200 Unit Rumah di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu (13/8/2025).
Ia juga menyoroti bahwa mekanisme pembangunan sudah ditetapkan, termasuk dokumen dan syarat lelang yang harus mematuhi peraturan yang ada. Mengenai masalah teknis di lapangan, Ribka menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan langkah mitigasi. Tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah melakukan penilaian dan menginventarisasi masalah serta karakteristik setiap daerah.
“Sudah diidentifikasi beberapa isu dan karakteristik dari wilayah masing-masing, maka dilakukan mitigasi untuk menangani permasalahan di masing-masing kabupaten,” jelasnya.
Ribka sangat berharap agar pembangunan rumah diserta dengan fasilitas tambahan seperti sanitasi air bersih, toilet, dapur, dan pasokan listrik. Dia juga berharap agar program antar kementerian dapat terlibat, seperti bantuan sosial, sektor pertanian, perikanan, serta penyediaan rumah sehat.
“Jadi arahan dari Bapak Presiden berfokus pada 3T kita mulai dari daerah, terutama dari desa, dan Koperasi Desa juga akan terlibat, terutama jika kondisi rumah di desa sudah baik, ini sangat positif,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, inisiatif pembangunan 2. 200 unit rumah di Papua Pegunungan merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ribka meminta agar tidak ada praktik pungutan liar yang dilakukan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa proyek ini tidak memiliki kepentingan politik, melainkan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita mulai dari Papua Pegunungan, dan jika proyek percontohannya sukses, kami yakin di Papua lainnya juga bisa dilakukan. Karena ini adalah inisiatif kementerian yang baru, dan merupakan langkah cepat dari Bapak Presiden, ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan dengan segera, sehingga tim yang dibentuk juga cukup besar,” tegasnya.
( Wahyudin )
