INSKA NEWS, Jakarta, 2 September 2025 — Sejumlah elemen bangsa yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI (FPP TNI), Petisi 100, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia (MPUII) menggelar konferensi pers di Hotel Sofyan Cut Meutia, Gondangdia, Jakarta Pusat. Mereka menyampaikan 10 tuntutan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, serta aparat penegak hukum.
Dalam pernyataannya, Ketua MPUII Bambang Setyo menyerukan agar perjuangan umat dilakukan secara konseptual, terstruktur, sistematis, dan masif. “MPUII bangkit untuk merebut kemerdekaan kedua dari tangan oligarki jahat di negeri ini,” ujarnya.
Bambang menegaskan, gerakan MPUII berlandaskan Pembukaan UUD 1945 yang tidak mengalami perubahan pada amandemen 1999. Menurutnya, pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 harus dijalankan secara utuh agar kekayaan alam Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Ia juga meminta agar Presiden Prabowo merombak kabinet dengan mencopot menteri-menteri titipan era Jokowi yang diduga terlibat KKN.
Silaturahmi nasional tokoh bangsa yang digelar MPUII sebelumnya menghasilkan kesepakatan bertajuk “Deklarasi Jakarta” atau “Peringatan Tegas Jakarta”. Pertemuan tersebut dihadiri tokoh dari berbagai provinsi, termasuk Aceh, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan. “Kami ingin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun kenyataan semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan, terutama satu dekade terakhir,” tegas Bambang.
Tokoh senior intelijen, Roekanto, memperingatkan bahaya dualisme kekuasaan yang merusak negara. “Kalau dibiarkan, negara akan hancur. Kita harus berlakukan hukum perang agar jelas siapa kawan, siapa lawan, dan mengakhiri persekongkolan pengusaha jahat dengan pejabat publik,” ucapnya.
Refly Harun dan Rizal Ramli, yang mewakili Petisi 100, menegaskan tuntutan untuk menangkap dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo. Menurut mereka, Jokowi memimpin rezim korup, melanggar HAM, menggunakan dokumen palsu, mengkhianati negara, dan melakukan nepotisme politik. “Jokowi sudah dikualifikasikan dunia sebagai pemimpin terkorup. Indonesia disebut pelanggar HAM, dan sumber daya negara habis dirampok,” kata Rizal.
Ruslan Buton mendukung penuh seruan tersebut. Ia mengingatkan pemerintah Prabowo agar tidak arogan menghadapi rakyat. “Jika rakyat lapar dan dizalimi, mereka akan bangkit. Pemerintah harus segera memperbaiki keadaan, atau revolusi rakyat tak terelakkan,” katanya.
Sari Sofyan, inisiator pertemuan, menegaskan dukungan kepada Presiden Prabowo bukan tanpa syarat. “Jika Prabowo masih melanjutkan agenda oligarki Jokowi, rakyat akan menarik dukungan. Jangan hipokrit. Jangan menyatakan ingin memberantas negara dalam negara tapi merangkul aktor-aktor yang terlibat,” ujarnya.
Sepuluh tuntutan utama yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut:
Memulihkan ekonomi rakyat dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Memecat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Merombak kabinet dan mencopot menteri titipan Jokowi yang diduga terlibat KKN.
Menangkap dan mengadili Jokowi atas dugaan pengkhianatan negara.
Memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming karena cacat demokrasi, konstitusi, dan moral.
Mereformasi Polri dengan menempatkannya di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri.
Menindak oligarki hitam dan menyita aset hasil kejahatan.
Mengusut tuntas pembunuhan Afan Kurniawan dan pelaku aksi anarkis.
Mengadili pelaku pelanggaran HAM berat seperti tragedi KM50 dan Kanjuruhan.
Menjalankan pemerintahan yang berdaulat, konstitusional, bebas oligarki, dan bebas hipokrisi.
FPP TNI, Petisi 100, dan MPUII mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung dalam perjuangan konstitusional ini demi mengembalikan kedaulatan bangsa. “Kami menuntut langkah nyata dari Presiden Prabowo dan DPR RI untuk menyelamatkan Indonesia,” tegas pernyataan bersama yang ditandatangani pada 2 September 2025. ***
