INSKA NEWS, Bekasi – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat keamanan dan pembangunan infrastruktur pendukung di Ibu Kota Nusantara (IKN). Komitmen ini diwujudkan melalui rapat koordinasi yang melibatkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Rapat yang digelar di Bekasi pada Selasa, 8 Juli 2025, dipimpin oleh Asisten Deputi Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, Brigjen Pol. Irwansyah. Dalam rapat tersebut, seluruh peserta menekankan pentingnya sinergi antarkementerian dan lembaga dalam menghadapi berbagai isu yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di kawasan IKN.
Sejumlah isu yang menjadi sorotan dalam rapat ini antara lain sengketa lahan, prostitusi terselubung, pencurian, hingga peredaran narkoba. Pemerintah menegaskan bahwa penanganan isu-isu tersebut harus dilakukan secara terpadu agar keamanan di kawasan IKN tetap terjaga.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pembangunan IKN menjadi salah satu prioritas nasional. Pemerintah berharap, dengan penguatan keamanan dan infrastruktur, IKN dapat menarik lebih banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini diharapkan mampu mempercepat transformasi IKN menjadi kota yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.
Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah penguatan sistem keamanan melalui pengembangan Nusantara Command Center (NCC). NCC dirancang sebagai pusat kendali terpadu berbasis teknologi modern yang dilengkapi dengan kamera CCTV, sensor, drone, serta integrasi sistem big data dan kecerdasan buatan.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Prof. Ali Berawi, menjelaskan bahwa NCC telah diuji coba pada peringatan HUT Ke-79 Republik Indonesia tahun 2024. Untuk mendukung optimalisasi kinerjanya, NCC akan mulai beroperasi secara penuh di Gedung Utama Kantor OIKN mulai Juli 2025. NCC diharapkan menjadi komponen penting dalam implementasi konsep smart city di IKN.
Polri juga menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung pemindahan IKN. Sebanyak 1.667 personel Polri akan dialokasikan, dengan rincian 700 personel untuk Kantor Pusat Polri dan 967 personel untuk sistem pendukung seperti Polresta, Polsek, dan Command Center. Selain itu, fasilitas perkantoran dan hunian bagi anggota Polri di IKN saat ini tengah dipersiapkan, dengan lokasi utama di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
Dukungan internasional pun turut menguatkan pembangunan IKN. Pemerintah Indonesia menerima hibah senilai USD 7,6 juta dari konsorsium perusahaan teknologi Amerika Serikat dan KRW 9,9 miliar dari Pemerintah Korea Selatan untuk pengembangan Smart City Cooperation Center serta Nusantara Technology and Knowledge Hub.
Kemenko Polhukam menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan OIKN, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait dalam mengawal pembangunan IKN. Pemerintah optimistis, dengan langkah-langkah strategis ini, IKN akan berkembang menjadi kota cerdas yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, sesuai visi “A Global City for All”.
Selain itu, Kemenko Polhukam juga terus mendorong optimalisasi operasional Satgas Mahakam Nusantara II guna memastikan stabilitas keamanan di seluruh wilayah pembangunan IKN.
( kus)
