INSKA NEWS, Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 20 Agustus 2025, terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan perizinan K3.
Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum M. Zainul Arifin, S.H., M.H. menilai ada indikasi skenario dari perusahaan-perusahaan yang tidak pro terhadap buruh dalam kasus yang menjerat Noel.
“Saya menduga di balik OTT KPK terhadap Noel ada skenario perusahaan-perusahaan yang tidak pro buruh, sehingga kemudian menjebak beliau,” ujarnya, Jumat (22/8/2025).
Menurut Zainul, KPK perlu jeli dan adil dalam mengungkap dugaan pemerasan tersebut. “Kita tahu background Wamen adalah seorang aktivis yang memiliki integritas,” tegasnya.
Ia menambahkan, sejak dilantik, Noel dikenal aktif turun ke lapangan untuk menemui buruh dan mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi. “Selain itu, beliau juga kritis dalam memperjuangkan hak buruh. Sering kita lihat beliau melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan nakal yang menzolimi hak buruh. Aktivitas itu tentu membuat banyak pihak yang tidak pro buruh merasa gerah,” jelasnya.
Zainul juga menyoroti metode OTT yang dilakukan KPK. “Giat OTT KPK ini tidak normal dengan cara menunggu adanya penyerahan uang. Jika delik sudah terpenuhi mestinya KPK tidak harus menunggu OTT. Faktanya, hasil OTT pun bukan semua milik Wamen, tapi diframing seolah-olah milik beliau,” tuturnya.
Meski begitu, ia menegaskan tetap menghormati langkah penegakan hukum oleh KPK. “Apapun itu, kita menghormati proses hukum, namun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga terbukti bersalah,” pungkasnya
(Kus)
