INSKANEWS,Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan silaturahmi dengan para pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh agama, serta pengasuh pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (03/02/2026).
Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas sejumlah isu strategis terkait kebangsaan dan kepentingan umat.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa salah satu topik utama yang dibahas adalah rencana pembangunan kampung haji di Arab Saudi. Menurutnya, Indonesia telah memperoleh lahan seluas sekitar 60 hektare yang berlokasi sekitar 1 hingga 3 kilometer dari Kabah.
“Perkampungan haji perlu saya sampaikan bahwa ini keakraban Presiden kita dengan MBS (Muhammad bin Salman), sehingga kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di Kota Makkah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain Indonesia,” ujarnya.
Area tersebut direncanakan menjadi perkampungan haji yang dilengkapi dengan terowongan penghubung menuju Masjidil Haram.
Selain itu, pertemuan turut membahas penguatan peran Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU).
Pemerintah mendorong pengelolaan dana umat dilakukan secara profesional dan transparan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara penuh dan berdaulat melalui keterlibatan aktif dalam Board of Peace (BoP).
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa langkah strategis tersebut ditempuh dengan penuh kehati-hatian serta melalui konsolidasi bersama negara-negara Islam dan kawasan Timur Tengah.
Hal ini dilakukan agar dukungan dan bantuan bagi rakyat Palestina, khususnya di Gaza dan Tepi Barat, dapat tersalurkan secara efektif.
Dukungan terhadap sikap Presiden juga disampaikan oleh Ketua MUI Anwar Iskandar dan Ketua Umum Wahdah Islamiyah Muhammad Zaitun Rasmin, yang menegaskan konsistensi Presiden Prabowo dalavvm mendorong terciptanya perdamaian serta kemerdekaan bagi Palestina.Sumber BPMI Setpres.
(Rifa Hendri)
