JAKARTA, INSKA NEWS ,13 Februari 2026 – Indonesia akan mengedepankan kerja sama ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta kolaborasi konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) pada 15 April 2026 mendatang.
Pemerintah menegaskan bahwa forum D-8 akan difokuskan pada penguatan ekonomi dan pembangunan, bukan pada perdebatan politik. Sejumlah agenda prioritas telah disiapkan, mulai dari penguatan sektor halal, optimalisasi perdagangan, hingga integrasi ekonomi digital dan ketahanan bencana.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat, menegaskan bahwa marwah D-8 adalah ekonomi dan pembangunan.
“Marwah D-8 adalah ekonomi dan pembangunan. Ketika terlalu masuk ke ranah politik, efektivitas organisasi justru berkurang. Fokus kita adalah kolaborasi konkret,” ujarnya, Jumat (13/2).
KTT akan digelar di Indonesia pada 15 April 2026 sebagai bagian dari masa keketuaan Indonesia yang berlangsung hingga 31 Desember 2027.
Forum ini akan dihadiri para pemimpin negara anggota Developing Eight (D-8), organisasi kerja sama ekonomi yang beranggotakan delapan negara berkembang. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menjadi koordinator utama penyelenggaraan.
Salah satu agenda utama adalah penyelenggaraan D-8 Halal Expo yang akan diikuti lebih dari 100 peserta pameran. Kegiatan ini menjadi panggung promosi produk halal nasional, khususnya dari sektor UMKM. Pemerintah juga membuka peluang business matching serta mendorong perluasan pengakuan sertifikasi halal Indonesia melalui skema Mutual Recognition Agreement (MRA) antarnegara anggota. Saat ini, pengakuan sertifikasi halal Indonesia baru berjalan secara bilateral dengan Malaysia.
Selain sektor halal, Indonesia juga mendorong optimalisasi Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA), termasuk peningkatan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) sebagai komoditas unggulan di pasar D-8.
Di bidang ekonomi digital, pemerintah berencana memperluas penggunaan sistem pembayaran QRIS lintas negara dengan target awal Turki dan Mesir. Langkah ini mempertimbangkan besarnya jumlah diaspora dan pelajar Indonesia di kedua negara tersebut. Meski belum menjadi agenda formal tingkat kepala negara, Indonesia akan menampilkan showcase keberhasilan QRIS sebagai pijakan penyusunan peta jalan integrasi ekonomi digital D-8.
Indonesia juga akan mengusulkan pembentukan D-8 Disaster Resilience Center sebagai legacy keketuaan. Pusat ini akan difokuskan pada pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, dan kerja sama teknis mitigasi bencana, mengingat sebagian besar negara anggota berada di kawasan rawan bencana.
Pelaksana Harian Direktur Informasi dan Media Kemlu, Dewi Avilia, menambahkan bahwa strategi komunikasi publik telah disiapkan sejak awal. Pemerintah akan melakukan pembaruan informasi secara berkala dan menyediakan narasumber strategis guna memastikan masyarakat memahami substansi forum.
“Tujuan kami membanjiri ruang publik dengan informasi yang akurat dan konsisten, sehingga saat KTT digelar, masyarakat sudah memahami substansi forum ini,” ujarnya.
Melalui pendekatan ekonomi yang konkret dan terukur, Indonesia menargetkan agar KTT D-8 tidak hanya menghasilkan deklarasi, tetapi juga implementasi nyata yang berlanjut sepanjang masa keketuaan hingga akhir 2027. (Sol)
Sumber info publik. Id
