INSKA NEWS,Jakarta – Kebijakan pemerintah yang menghentikan penjualan gas elpiji ukuran tiga kilogram melalui warung pengecer kecil menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat, terutama para pedagang kecil yang sangat bergantung pada pasokan gas tersebut untuk mengoperasikan usaha mereka.
Langkah pemerintah yang ditujukan untuk menekan harga gas elpiji sebenarnya menuai dampak negatif bagi perekonomian rakyat kecil. Gas elpiji tiga kilogram, yang sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp20.000, menjadi komponen penting dalam mendukung usaha sehari-hari para pedagang makanan seperti penjual gorengan, nasi uduk, dan jajanan lainnya. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, banyak pedagang terpaksa harus menghentikan operasional karena kesulitan mendapatkan pasokan gas yang terjangkau.
Wahidin, warga Desa Satria Mekar, RT 01 RW 12, Tambun Utara, Bekasi, mengungkapkan keresahannya. “Saya bingung mau masak, nggak ada yang jual gas di dekat sini. Saya harus beli ke pangkalan yang jaraknya bisa mencapai 4 kilometer. Wah, ini sih menyiksa masyarakat,” ujarnya pada Selasa (04/02/2025).
Situasi yang terjadi semakin diperparah oleh naiknya harga gas elpiji tiga kilogram di pasar gelap. Meski harga yang ditawarkan mencapai Rp35.000, hal ini dianggap tidak terjangkau oleh pedagang kecil yang memiliki modal terbatas. Gas elpiji 12 kilogram yang memiliki harga dua ratus ribuan rupiah tidak menjadi alternatif, karena harganya jauh lebih tinggi dan tidak terjangkau oleh kalangan tersebut.
Ketua Umum Forum Penulis dan Wartawan Indonesia (FPWI), Rukmana, S.Pd, menilai bahwa meskipun niat pemerintah untuk menekan harga gas elpiji 3 kg adalah langkah positif, pelaksanaannya kurang mendapatkan persiapan yang matang. “Niat pemerintah ini bagus, namun kurang persiapan. Seharusnya, jika memang ingin menekan harga gas elpiji 3 kg dengan kisaran harga antara Rp16 hingga Rp18 ribu dan memutus mata rantai penjualan melalui pengecer kecil, perlu ada antisipasi agar pasokan tidak benar-benar menghilang dari pasar,” ungkapnya.
Rukmana menambahkan, “Kalau pun gas elpiji 3 kg beredar dengan harga mencapai Rp35 ribu, ini berpotensi menimbulkan kekacauan dan memperparah keadaan ekonomi masyarakat kecil. Presiden harus segera mengambil langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya krisis yang lebih besar.”
Kebijakan ini pun memicu reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat, terutama para pedagang kecil yang merasa sangat dirugikan. Banyak yang menilai bahwa pemerintah sebaiknya mempertimbangkan aspek kesiapan pasokan dan dampak sosial ekonomi sebelum mengambil kebijakan yang langsung mempengaruhi mata rantai distribusi kebutuhan pokok.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangan persnya Senin 03/02/2025 mengatakan, tidak ada pembatasan kuota untuk gas elpiji tiga kilo gram, ini hanya masa transisi dimana kami (pemerintah) akan melakukan monitoring dan pengendalian harga gas elpiji tiga kg agar harganya tidak mahal karena kami sudah memberikan subsidi”, ungkap Bahlil.
Bahlil belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan untuk mengatasi kekurangan pasokan gas elpiji tiga kilogram di tingkat pengecer.
Rukmana berharap agar solusi segera ditemukan, sehingga perekonomian masyarakat, khususnya usaha kecil yang bergantung pada gas elpiji, tidak semakin terpuruk.(mmn)
