INSKA NEWS, Jakarta —- Badan Perfilman Indonesia (BPI) menetapkan susunan kepengurusan periode 2026–2030 dalam pengumuman resmi di Jakarta, April 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi industri perfilman nasional di tengah proses pemulihan pascapandemi. Sabtu, 25 April 2026.
Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, menyatakan bahwa pembentukan kepengurusan baru dilakukan untuk menjawab kebutuhan industri yang semakin dinamis. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem perfilman yang berkelanjutan dan adaptif.
Menurut Fauzan, fokus utama program kerja BPI ke depan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perfilman. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelarasan kurikulum pendidikan, penguatan program magang, serta pengiriman talenta muda ke institusi film internasional dan forum laboratorium perfilman dunia.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut bertujuan agar generasi baru perfilman Indonesia mampu bersaing di tingkat global. “Kami ingin talenta muda memiliki kompetensi yang kuat dan mampu membawa perfilman Indonesia ke panggung internasional,” ujarnya.
Di sisi regulasi, BPI akan mendorong revisi Undang-Undang Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan perlindungan hukum, membuka peluang investasi, serta menjamin kebebasan berekspresi bagi pelaku industri.
Selain itu, BPI juga merancang sejumlah program strategis, seperti gerakan nasional anti-pembajakan, pelaksanaan Festival Film Indonesia, serta optimalisasi fungsi organisasi sesuai amanat undang-undang. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri yang sehat dan kompetitif.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyampaikan dukungannya terhadap kepengurusan baru BPI. Ia menilai peran lembaga ini sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah dan insan perfilman. “BPI berperan strategis dalam memperkuat ekosistem perfilman serta mendorong tata kelola yang transparan dan inklusif,” kata Fadli Zon.
Kepengurusan BPI periode 2026–2030 melibatkan berbagai tokoh perfilman nasional dari berbagai bidang, mulai dari Dewan Pengawas hingga bidang-bidang strategis lainnya. Dengan terbentuknya struktur dan program kerja yang terarah, BPI berkomitmen memperkuat kolaborasi nasional guna mendorong kemajuan industri film Indonesia di tingkat global. (***)
