INSKA NEWS, Jakarta —– Pemerintah mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) pada 10 April 2026 sebagai langkah awal penghematan energi nasional. Kebijakan ini mengatur sebagian aktivitas kerja dilakukan dari rumah tanpa mengganggu pelayanan publik. Sabtu, 11 April 2026.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang langsung menindaklanjuti kebijakan tersebut. Pelaksanaan WFH di ibu kota dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan kualitas layanan kepada masyarakat.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menyampaikan bahwa kebijakan ini mengikuti arahan pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa penerapan WFH dilakukan satu hari dalam sepekan.
Menurut Chico, Pemprov DKI Jakarta menetapkan hari Jumat sebagai waktu pelaksanaan WFH. Penetapan ini disesuaikan dengan kebijakan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya di tingkat pusat.
Ia menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh kebijakan tersebut. “Seluruh layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap berjalan normal tanpa hambatan,” ujarnya.
Sejumlah sektor seperti pelayanan terpadu, puskesmas, dan sekolah tetap beroperasi secara langsung. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mencapai sekitar 67 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 25 hingga 50 persen diproyeksikan dapat bekerja dari rumah secara bergantian.
Selain ASN daerah, terdapat pula sekitar 200 ribu ASN dari instansi pemerintah pusat yang bekerja di Jakarta. Kondisi ini turut memengaruhi tingkat mobilitas harian di wilayah ibu kota.
Chico menjelaskan bahwa pelaksanaan hari pertama WFH berjalan lancar. Ia menyebut tidak ada laporan gangguan terhadap pelayanan publik selama kebijakan tersebut diterapkan.
Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini masih akan dievaluasi secara berkala. Penyesuaian akan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan efektivitas di lapangan.
Dari sisi lalu lintas, kebijakan WFH mulai menunjukkan dampak positif. Pengurangan jumlah kendaraan di jalan membuat arus lalu lintas lebih lancar dibandingkan hari biasa.
Chico mengungkapkan adanya perubahan waktu tempuh perjalanan. “Perjalanan yang biasanya memakan waktu 40 menit dapat ditempuh sekitar 30 menit,” katanya.
Pengurangan mobilitas kendaraan menjadi salah satu tujuan utama kebijakan ini. Dengan berkurangnya kendaraan, konsumsi bahan bakar juga dapat ditekan secara signifikan.
Pemprov DKI Jakarta juga melarang penggunaan kendaraan dinas bagi ASN yang menjalankan WFH. Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi energi benar-benar tercapai.
Selain kebijakan WFH, Pemprov DKI Jakarta telah lebih dahulu menerapkan program “Rabu Transportasi Umum”. Program ini mendorong ASN menggunakan angkutan publik dalam beraktivitas.
Program tersebut menunjukkan hasil positif dengan peningkatan jumlah pengguna transportasi umum. Kenaikan jumlah penumpang bahkan mencapai sekitar 100 ribu orang pada hari pelaksanaan.
Chico menilai kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penghematan energi, tetapi juga kualitas lingkungan. Ia menyebut kondisi udara menjadi lebih bersih dan langit terlihat lebih cerah.
“Ini bukan hanya soal penghematan BBM, tetapi juga tentang kualitas udara yang lebih baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perubahan ini memerlukan dukungan masyarakat dalam bentuk perubahan kebiasaan. Penggunaan transportasi umum menjadi salah satu solusi jangka panjang.
Saat ini, konektivitas transportasi publik di Jakarta telah mencapai lebih dari 90 persen. Namun, tingkat pemanfaatannya masih berada di kisaran 20 persen.
Pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan transportasi publik melalui berbagai kebijakan dan sosialisasi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Di sisi lain, kegiatan budaya tetap berjalan di tengah penerapan kebijakan WFH. Salah satunya adalah perayaan Lebaran Betawi yang digelar di Lapangan Banteng.
Acara tersebut menampilkan beragam kuliner khas Betawi serta pertunjukan seni dan budaya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara melalui para duta besar.
Chico menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya Betawi sebagai identitas Jakarta. Ia berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal.
“Ini adalah momentum untuk menunjukkan bahwa Jakarta memiliki kekayaan budaya Betawi yang patut dibanggakan,” katanya.
Melalui kebijakan WFH dan berbagai program pendukung, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjawab tantangan energi dan mobilitas. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini ke depan. (***)
(Rizki)
