INSKA NEWS, Jakarta, 16 Januari 2026 — Indonesia kembali menorehkan prestasi penting di panggung internasional. Untuk pertama kalinya sejak Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) dibentuk, seorang diplomat Indonesia dipercaya memimpin lembaga strategis tersebut. Diplomat senior Sidarto Reza Suryodipuro resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk masa jabatan tahun 2026.
Pemilihan Sidarto dilakukan dalam pertemuan pleno Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Kamis lalu. Keputusan ini disambut positif oleh berbagai negara anggota dan dinilai sebagai pengakuan atas peran aktif serta konsisten Indonesia dalam memajukan nilai-nilai hak asasi manusia di tingkat global.
Sidarto Reza Suryodipuro dikenal sebagai diplomat berpengalaman yang telah lama berkecimpung dalam isu multilateral dan HAM. Terpilihnya Sidarto tidak hanya menjadi kebanggaan diplomasi Indonesia, tetapi juga mencerminkan kepercayaan komunitas internasional terhadap kepemimpinan Indonesia yang menjunjung dialog, kerja sama, dan pendekatan inklusif.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara transparan, imparsial, dan konstruktif. Menurutnya, posisi Presiden Dewan HAM PBB bukan sekadar jabatan prestisius, melainkan tanggung jawab besar untuk menjembatani perbedaan pandangan antarnegara dalam isu-isu sensitif terkait hak asasi manusia.
“Indonesia akan mendorong penguatan dialog lintas kawasan dan memastikan Dewan HAM PBB tetap menjadi forum yang adil, terbuka, dan berorientasi pada solusi,” ujar Sugiono dalam keterangan resmi di Jakarta.
Dewan HAM PBB memiliki peran penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk menangani berbagai isu seperti konflik bersenjata, kebebasan sipil, kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok rentan. Kepemimpinan Indonesia diharapkan mampu membawa perspektif negara berkembang serta memperkuat pendekatan yang lebih humanis dan berimbang.
Bagi Indonesia, pencapaian ini juga menjadi momentum edukatif bagi publik untuk memahami pentingnya diplomasi dan peran aktif negara dalam menjaga perdamaian serta martabat manusia di tingkat global. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa konsistensi, dialog, dan komitmen terhadap nilai universal dapat membuka jalan bagi bangsa untuk berkontribusi lebih besar bagi dunia.
Dengan kepemimpinan ini, Indonesia tidak hanya membawa nama bangsa, tetapi juga harapan akan terwujudnya tata dunia yang lebih adil, damai, dan menghormati hak asasi setiap manusia.
(Dadan)
