INSKANEWS,Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan luar negeri Indonesia, terutama terkait partisipasi dalam Board of Peace (BoP) serta peran Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik Palestina.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama kalangan diplomat, akademisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta,pada Rabu (4/2/2026).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo memandang keikutsertaan Indonesia di BoP secara rasional, mengingat forum tersebut saat ini menjadi satu-satunya mekanisme yang memungkinkan untuk mengawal proses transisi di Gaza.
Dino Patti Djalal menyebut bahwa Presiden Prabowo menerima seluruh masukan, kritik, dan pandangan dari peserta diskusi secara terbuka. Pertemuan tersebut berlangsung dalam format dialog dua arah yang sangat konstruktif dan tanpa batasan topik.
“Diskusi ini tidak ada batasannya, tidak ada dibilang kami tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya itu. tapi sangat terbuka dan diskusi ini dua arah, jadi bukan satu arah,” kata Dino.
Ia mengapresiasi kehati-hatian Presiden dalam mencermati dinamika dan risiko geopolitik, sekaligus tetap membuka peluang bagi Indonesia untuk mundur apabila keterlibatan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar maupun kepentingan nasional.
Pandangan serupa disampaikan mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Ia menjelaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dalam BoP diambil melalui konsultasi mendalam dengan sejumlah negara mayoritas Muslim.
Delapan negara Islam yang terlibat diharapkan dapat berperan sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan, sehingga langkah-langkah yang ditempuh tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan rakyat Palestina. Sumber BPMI Setpres.
(Rifa Hendri)
