INSKANEWS, JAKARTA — Sebanyak 15 sentra Sekolah Rakyat yang belum terisi ditawarkan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) kepada Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) untuk diperkuat melalui program pendidikan kesetaraan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari kerja sama strategis Kemensos dan SP2MI dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS).
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta, Kamis (13/8/2026). Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima langsung Ketua Umum SP2MI Drs. H. Amirudin Yusuf bersama jajaran pengurus.
Amirudin mengatakan, tawaran pemanfaatan 15 sentra Sekolah Rakyat menjadi peluang penting untuk memperluas pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal.
“Tadi seperti diungkapkan oleh Pak Menteri, beliau sangat antusias. Yang pertama, beliau menawarkan sentra-sentra Sekolah Rakyat yang kosong. Ada 15 sekolah, SP2MI nanti membantu dalam pendidikan kesetaraannya,” kata Amirudin.
Menurutnya, tantangan berikutnya adalah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjalankan program tersebut. Karena itu, SP2MI akan melakukan program peningkatan kapasitas atau skill up bagi tutor yang akan ditempatkan di sentra-sentra pendidikan milik Kemensos.
“Kita mau tidak mau menyiapkan sumber daya manusianya. Untuk itu, SP2MI akan melakukan kegiatan skill up untuk SDM, orang-orang yang akan kita tempatkan di sentra-sentra Kemensos ini,” ujarnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, penguatan Sekolah Rakyat diperlukan karena jumlah anak yang berada di luar sistem pendidikan formal masih besar. Berdasarkan data resmi, ATS di Indonesia mencapai lebih dari empat juta orang.
Namun, Saifullah menilai angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan.
“Kita punya kepentingan juga. Kita menemukan banyak orang di jalan ini nggak sekolah. ATS itu empat juta lebih. Saya lihat data resminya, saya kira selalu data kita fenomena gunung es. Bisa jauh lebih besar dari data ini,” katanya.
Sekolah Rakyat, lanjut Saifullah, diarahkan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, termasuk anak tidak sekolah, anak putus sekolah, anak yang berpotensi putus sekolah, maupun anak yang belum pernah memperoleh pendidikan.
Selain pendidikan akademik, peserta didik akan memperoleh pembinaan karakter, mental dan spiritual. Pemerintah juga mendorong pengembangan keterampilan vokasi agar pendidikan memiliki keterkaitan dengan peluang kerja.
Sementara itu, kerja sama Kemensos-SP2MI mencakup enam agenda utama, yakni integrasi data kesejahteraan sosial, pengembangan kurikulum vokasi, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui KUBE, penjangkauan ATS, penguatan kapasitas tutor, serta monitoring program setiap enam bulan.
Kemensos akan berperan dalam kebijakan dan fasilitasi program, sedangkan SP2MI mengerahkan jaringan tenaga pendidik dan relawan untuk mendukung pendampingan masyarakat.
Dengan skema tersebut, 15 sentra yang belum terisi diharapkan dapat dioptimalkan sebagai bagian dari upaya memperluas layanan pendidikan kesetaraan dan mempercepat penanganan ATS serta APS.***
