INSKA NEWS,Purwakarta- Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang memangkas anggaran kerja sama publikasi media dari semula Rp2,5 miliar menjadi Rp250 juta menuai kecaman keras dari insan pers di Purwakarta.pada hari Kamis,(22/2026)
Pemangkasan anggaran yang mencapai sekitar 90 persen tersebut dinilai sangat fantastis dan memberatkan media, terlebih jumlah media yang ada di Kabupaten Purwakarta mencapai ratusan.
Kebijakan ini disebut-sebut sebagai imbas dari kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat dan berdampak pada sejumlah instansi, termasuk Diskominfo.
Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia ( AWPI) kabupaten Purwakarta yang diketuai oleh Ramaldi angkat bicara dengan anggaran hanya Rp250 juta, jika dibagi ke puluhan bahkan ratusan media, nilai kerja sama yang diterima masing-masing media menjadi tidak masuk akal.kata Ramaldi
“Coba dibayangkan, kalau ada 100 sampai 200 media, anggaran Rp250 juta itu dibagi berapa? Bisa jadi hanya Rp100 ribu, Rp300 ribu, bahkan paling besar Rp1 juta.
Ini bukan lagi efisiensi, tapi sudah merupakan bentuk penghinaan terhadap profesi jurnalis,” tegasnya.
Ia menilai kebijakan tersebut seolah menghilangkan keberadaan media lokal di Purwakarta.
Padahal, insan pers selama ini berperan aktif dalam menyampaikan informasi pembangunan, mengawal kebijakan pemerintah, serta menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Serendah itukah martabat jurnalis dan awak media di Purwakarta? Dengan nilai Rp250 juta untuk ratusan media, kami merasa tidak dihargai sebagai pilar keempat negara,” ucap Ramaldi
Bahkan, ia menyampaikan pernyataan keras bahwa jika anggaran publikasi hanya sebesar itu, lebih baik anggaran tersebut dihapuskan atau dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.lanjut Ramaldi
“Lebih baik anggaran itu disumbangkan saja kepada rakyat kecil. Jangan atas nama kerja sama media, tapi nilainya justru merendahkan profesi kami,” tambahnya.
Sebagai bentuk sikap, insan pers di Purwakarta menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi besar-besaran dengan melibatkan seluruh wartawan yang tergabung dalam berbagai organisasi dan komunitas media di Purwakarta.
“Kami akan mengawal persoalan pemangkasan anggaran ini. Jika tidak ada solusi yang adil dan berpihak, kami siap melakukan aksi keras,” pungkasnya.
Sehingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkab Purwakarta maupun Diskominfo terkait persoalan ini. ***
