INSKA NEWS,JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) menerima audiensi perwakilan komunitas pedagang bakso yang tergabung dalam Organisasi Bakso Wonogiri Mendunia di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para pelaku usaha bakso dan mi ayam untuk menyampaikan aspirasi serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam menjalankan usaha.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari tingginya harga kebutuhan pokok, khususnya daging sapi, proses sertifikasi halal, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga persoalan perpajakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wapres menyimak berbagai masukan yang disampaikan para perwakilan pedagang sekaligus membahas sejumlah alternatif solusi untuk membantu keberlangsungan usaha mereka.
“Terima kasih sekali, tadi saya sudah banyak menerima masukan terkait harga-harga kebutuhan pokok, terkait sertifikasi halal, terkait masalah pendanaan KUR, lalu tadi ada terkait pajak dan lain-lain,” ujar Wapres.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam audiensi tersebut adalah tingginya harga daging sapi sebagai bahan baku utama pembuatan bakso. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi para pedagang, terutama pelaku usaha berskala mikro yang harus menjaga kestabilan biaya produksi dan harga jual.
Menanggapi hal tersebut, Wapres mendorong adanya koordinasi dengan kementerian terkait guna mencari solusi atas persoalan harga bahan baku. Selain itu, penguatan ekosistem usaha juga dinilai penting agar pelaku UMKM dapat memperoleh bahan baku secara lebih mandiri dan berkelanjutan.
“Tapi saya kira yang sekarang yang paling berat itu memang dagingnya. Nanti harus dihubungkan dengan beberapa kementerian terkait,” tegasnya.
Selain persoalan bahan baku, proses sertifikasi halal juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan komunitas pedagang bakso. Para pelaku usaha mikro dinilai masih menghadapi kendala dalam memahami tahapan dan persyaratan pengurusan sertifikasi halal.
Wapres menyampaikan bahwa edukasi dan pendampingan perlu diperhatikan agar para pelaku usaha dapat memahami prosedur sertifikasi halal serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Tentunya, selain bahan baku, tadi kita sampaikan bahwa proses yang ada saat sekarang ini proses dalam pengurusan halal. Teman-teman pelaku usaha mikro ini, teman-teman bakso ini, ketika diedukasi untuk halal itu kita menemui kesulitan,” tuturnya.
Audiensi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah yang mendukung keberlangsungan usaha mikro, khususnya sektor kuliner yang menjadi salah satu bagian penting dalam perekonomian masyarakat.
Melalui koordinasi lintas kementerian, pendampingan sertifikasi halal, serta kemudahan akses pembiayaan, berbagai kendala yang dihadapi pedagang bakso dan mi ayam diharapkan dapat ditangani secara bertahap sehingga mampu memperkuat kemandirian dan daya saing UMKM nasional.(mmn)
