INSKANEWS,Purwakarta – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta mengambil langkah cepat dalam menangani keluhan sejumlah peserta Program Engineering yang gagal diberangkatkan ke luar negeri. Melalui mediasi resmi yang digelar di kantor Disnakertrans, pihak pemerintah mempertemukan LPK Hikari Man Power dengan para siswa guna mencari jalan penyelesaian atas persoalan yang terjadi.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret nama Koichi Hendrawan. Saat ini perkara tersebut masih dalam penanganan Polres Purwakarta.
Perwakilan LPK, Erwinsyah, menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengembalikan 50 persen kerugian para siswa sejak Februari 2026. Dalam mediasi terbaru yang difasilitasi Disnakertrans, sisa penggantian kerugian disebut telah diselesaikan sepenuhnya kepada peserta yang tercatat melakukan pembayaran.
“Pada pertemuan hari ini, sisa 50 persen penggantian sudah kami lunasi kepada siswa yang memang terdata telah melakukan pembayaran. Semua dokumen dan bukti penggantian juga sudah kami serahkan kepada pihak dinas,” ujar Erwinsyah, Kamis (7/5/2026).
Ia menambahkan, terdapat beberapa nama yang tidak masuk dalam proses penggantian karena berdasarkan hasil verifikasi diketahui belum melakukan pembayaran program.
Sementara itu, kuasa hukum LPK, Evi yang akrab disapa Aphonk, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Disnakertrans dalam membantu penyelesaian persoalan tersebut.
Menurutnya, pihak LPK maupun para siswa sama-sama menjadi korban dalam kasus yang melibatkan Koichi Hendrawan. Setelah proses penggantian kerugian diselesaikan, pihaknya kini akan fokus mengawal proses hukum yang sedang berjalan.
“Tujuan utama pelaporan ini bukan hanya soal kerugian materi. Klien kami ingin memastikan tidak ada lagi pihak lain yang mengalami kejadian serupa di kemudian hari,” tegas Evi.
Langkah mediasi yang dilakukan Disnakertrans Purwakarta di bawah kepemimpinan Saepul Bahri Binzein atau yang dikenal sebagai Om Zein dinilai menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan serta kepastian bagi masyarakat yang tengah menghadapi persoalan sosial maupun hukum.***
(Jsm)
