INSKANEWS, Bogor — Sabtu, 18 Juli 2026 Musyawarah Kerja dan Pelatihan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bogor (LK2S-LKS) memasuki hari kedua dengan fokus pada penguatan tata kelola. Kegiatan bertema _“Menguatkan Tata Kelola dan Kemitraan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Lebih Berdaya”_ berlangsung di Node Resort, Bamboo Pancawati, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah pentingnya akreditasi bagi LKS sebagai syarat utama memperoleh kepercayaan publik dan akses terhadap program pemerintah.
Sesi berbagi pengalaman menghadirkan Bapak Ade Subagyo, Ketua Yayasan Indonesia Berbagi (YIB). Yayasan yang berdiri sejak 2018 ini telah bertahan selama 8 tahun menghadapi dinamika zaman dan isu negatif.
“Untuk bertahan, lembaga harus memiliki 3 pilar:
1. Program yang kuat
2. Tim pelaksana/operasional yang kuat
3. Pendanaan yang kuat,” tegas Ade.
Ia menjelaskan, kekuatan finansial YIB berasal dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang disinergikan dengan gerakan ekonomi melalui konsep Bisnis Sosial Filantropi.
Sesuai standar audit publik dan ISO, YIB hanya mengalokasikan 10% dana untuk operasional.
“Jangan hidup dari lembaga, tetapi hidupilah lembaga. Ajak donatur sebanyak-banyaknya, baik melalui kunjungan langsung maupun digitalisasi. Gerakkan CSR perusahaan, kemitraan, dan kolaborasi dengan lembaga lain,” pesannya kepada seluruh LKS.
Sebagai bentuk kolaborasi nyata, Ade juga menggagas “Sekolah Relawan”. Setiap LKS diberikan kuota untuk bisa ikut dalam kegiatan sekolah relawan untuk 20 LKS kabupaten Bogor, tujuannya mengangkat program bersama dan memperkuat jejaring antarlembaga.
4 Pilar Program Kerja LK2S 2023-2026
Ketua LK2S Kabupaten Bogor, Bapak Dedi Supriadi, memaparkan peta jalan LK2S periode 2023-2026 sebagai upaya penguatan 360 LKS se-Kabupaten Bogor:
1. Sosialisasi dan Peningkatan Kinerja LKS-LK2S
Mendorong seluruh LKS tertib administrasi, terakreditasi, dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Saat ini baru 30% LKS yang masuk SIPD.
2. Studi Banding dan Pelatihan
Meningkatkan kapasitas pengurus melalui pelatihan manajemen, penggalangan dana digital, dan kunjungan ke LKS berprestasi.
3. Usulan Bantuan dan Pengawalan Bantuan
Menjadi jembatan antara LKS dengan Dinas Sosial dan pemangku kebijakan agar usulan bantuan tepat sasaran dan pengawalannya efektif.
4. Penguatan Kemitraan
Membangun jejaring dengan dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan lembaga filantropi untuk memperluas sumber daya dan program pemberdayaan.
“LK2S bertugas mengoordinasikan dan memastikan LKS di Kabupaten Bogor berjalan dengan tata kelola yang baik,” jelas Dedi.
Dengan adanya efisiensi anggaran dan pergeseran bantuan sosial ke skema pemberdayaan, sinergi antara LK2S, LKS, Pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama. Karena kesejahteraan tidak dapat diwujudkan sendiri, melainkan harus dikerjakan bersama.
Dedi.s dan Irwandi
