INSKANEWS, Jakarta Timur – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengambil langkah cepat untuk mencegah aksi tawuran di kawasan Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menutup sementara akses pada pagar pembatas jalur rel kereta api yang rusak dan selama ini kerap dimanfaatkan sebagai jalur keluar masuk para pelaku tawuran.
Lurah Pondok Kopi, Sandy Adamsyah, mengatakan langkah tersebut diambil setelah dilakukan peninjauan bersama unsur Bhabinkamtibmas, TNI-Polri, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
“Untuk sementara akses pada pagar rel yang rusak akan ditutup sebagai langkah pencegahan. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan PT KAI agar dilakukan perbaikan secara permanen,” ujar Sandy, Kamis (23/7/2026).
Menurut Sandy, tawuran yang terjadi beberapa waktu lalu melibatkan warga dari Kelurahan Pulogebang dan Penggilingan, Kecamatan Cakung, dengan warga Kelurahan Bintara, Kota Bekasi. Jalur melalui pagar rel yang rusak dinilai menjadi salah satu akses yang mempermudah para pelaku menuju lokasi bentrokan.
Pemerintah Kelurahan Pondok Kopi juga telah berkoordinasi dengan Kepala Stasiun Klender Baru dan akan mengajukan surat kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar dilakukan perbaikan permanen pada pagar pembatas di sepanjang jalur rel wilayah Pondok Kopi.
Selain itu, pemerintah akan membentuk posko pemantauan terpadu di sejumlah titik rawan tawuran. Posko ini akan melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat untuk melakukan pengawasan secara bergiliran.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Nantinya akan disusun jadwal piket guna memantau wilayah yang berpotensi terjadi tawuran,” jelas Sandy.
Ia juga mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk memperkuat koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh pemangku kepentingan agar dapat menemukan akar persoalan sekaligus menyusun langkah pencegahan tawuran secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua LMK Pondok Kopi, Ega Harimurti, mengaku prihatin karena wilayah Pondok Kopi hanya dijadikan lokasi bentrokan oleh para pelaku yang bukan berasal dari warga setempat.
“Kami tidak ingin kondisi ini memengaruhi anak-anak dan remaja di Pondok Kopi untuk ikut terlibat. Penanganan tawuran harus dilakukan secara lintas wilayah dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, PT KAI, dan pemerintah wilayah asal para pelaku,” ujarnya.
Ega berharap kolaborasi seluruh pihak dapat segera diwujudkan agar keamanan dan ketertiban di kawasan perbatasan Jakarta Timur dan Kota Bekasi tetap terjaga, serta aksi tawuran tidak kembali terulang. (Kus)
