INSKANEWS, Kepulauan Seribu – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melaksanakan kegiatan Safari Ramadan ke wilayah Kepulauan Seribu pada Jumat (13/3). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus memastikan berbagai program pelayanan publik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan baik hingga ke wilayah kepulauan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Pramono meninjau sejumlah fasilitas umum serta berbagai program yang tengah berjalan di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen memastikan seluruh program pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
“Sebagai gubernur, saya ingin memastikan bahwa setiap program yang telah direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta benar-benar terlaksana dengan baik di semua wilayah, termasuk di pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu,” ujar Pramono.
Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah pelaksanaan pasar murah yang diselenggarakan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau selama bulan Ramadan. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan sekitar 1.000 paket sembako yang dapat ditebus oleh masyarakat dengan harga subsidi.
Menurut Pramono, secara umum harga kebutuhan pokok di wilayah Kepulauan Seribu maupun di lima kota administrasi Jakarta masih relatif stabil. Namun, ia mencatat adanya kenaikan harga pada komoditas cabai keriting yang mencapai sekitar tiga persen, sementara komoditas lainnya hanya mengalami kenaikan sekitar satu hingga dua persen.
Ia menambahkan bahwa program pasar murah yang diselenggarakan bersama badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Paket sembako ini sebenarnya bernilai sekitar Rp100.000, tetapi dijual kepada masyarakat dengan harga Rp50.000. Bahkan sebagian paket juga dibagikan secara gratis melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR,” jelasnya.
Selain program pasar murah, Pemprov DKI Jakarta juga menyalurkan Kartu Layanan Gratis (KLG) kepada masyarakat Kepulauan Seribu. Tercatat sebanyak 1.108 warga menerima kartu tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (GAPOPIN) DKI Jakarta menyelenggarakan pemeriksaan mata gratis sekaligus pembagian kacamata bagi warga. Kegiatan ini diikuti ratusan masyarakat dan sebanyak 359 orang menerima kacamata gratis, baik untuk kebutuhan minus maupun plus.
Gubernur Pramono juga meninjau layanan kesehatan di RSUD Kepulauan Seribu untuk memastikan fasilitas kesehatan di wilayah kepulauan dapat melayani masyarakat secara optimal. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau juga harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan warga di wilayah lainnya di Jakarta.
Selain sektor kesehatan, perhatian juga diberikan pada sektor pendidikan. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur meninjau kondisi sarana dan prasarana pendidikan di SD Panggang 02 guna memastikan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan, Pemprov DKI Jakarta juga meresmikan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di wilayah tersebut. Infrastruktur sanitasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menjaga kebersihan lingkungan.
Tidak hanya itu, pemerintah provinsi juga meresmikan Dermaga Pelabuhan Dinas Perhubungan untuk memperkuat konektivitas transportasi laut di Kepulauan Seribu. Dengan adanya fasilitas tersebut, mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan diharapkan dapat berjalan lebih lancar.
Rangkaian kegiatan Safari Ramadan tersebut ditutup dengan pelaksanaan salat Jumat bersama masyarakat di Masjid Al‑Ihsan Pulau Untung Jawa. Kehadiran gubernur dalam kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu.***
