INSKANEWS, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) RI membuka peluang kerja sama dengan Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) dalam menyiapkan relawan tenaga pendidik untuk menjangkau anak putus sekolah dan Anak Tidak Sekolah (ATS) di berbagai daerah.
Kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi lanjutan antara Pengurus Pusat SP2MI dan jajaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Audiensi diterima langsung Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Supomo, didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Rabiah.
Delegasi SP2MI dipimpin Ketua Umum SP2MI, Drs. H. Amirudin. Turut hadir Heru Saleh dari DPW SP2MI Jawa Barat, Akhmad Sahrudin dari Lampung, Samsul dari Jawa Tengah, Ketua DPD SP2MI Pekalongan, serta Abdul Munir, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan yang juga menjabat Ketua SP2MI Provinsi Jawa Tengah.
Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari komunikasi sebelumnya terkait upaya penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah yang jumlahnya secara nasional diperkirakan mencapai jutaan anak.
SP2MI Siapkan Guru sebagai Relawan
Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo mengatakan, salah satu skema yang dibahas adalah keterlibatan SP2MI dalam menyiapkan tenaga pendidik untuk mendampingi anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan.
Menurutnya, tenaga pendidik dari jaringan SP2MI nantinya dapat ditempatkan di sejumlah lokasi Kemensos untuk membantu proses pembelajaran bagi anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan.
“Nanti kita MOU dengan Kementerian Sosial untuk bantu anak-anak ini, putus sekolah dan tidak sekolah,” ujar Supomo.
Ia menjelaskan, tenaga pendidik yang disiapkan melalui jaringan SP2MI dapat berperan sebagai relawan untuk membantu anak-anak mengikuti pendidikan, termasuk melalui jalur pendidikan kesetaraan.
“Kita bahas SP2MI nyiapin guru datang ke tempat-tempat kami. Judulnya adalah relawan yang kemudian membantu anak-anak itu,” katanya.
Supomo menambahkan, pelaksanaan pembelajaran nantinya dapat dikolaborasikan dengan jaringan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
“Kemudian dari PKBM dan SKB itu ngirim guru-gurunya ke situ. Kami kerjasamakan juga dengan SKB atau Direktorat PNFI,” ujarnya.
Puluhan Sentra Kemensos Berpotensi Menjadi Lokasi Kolaborasi
Kemensos saat ini memiliki 31 Sentra dan Sentra Terpadu yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sejumlah sentra tersebut sebelumnya menjadi lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan.
Supomo mengatakan, dari 31 Sentra dan Sentra Terpadu tersebut, sebanyak 15 lokasi sudah tidak lagi digunakan untuk Sekolah Rakyat karena kegiatan telah berpindah ke Sekolah Rakyat Permanen.
Kondisi tersebut membuka peluang untuk membangun model layanan sosial dan pendidikan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk jaringan pendidikan masyarakat.
Selain itu, Kemensos juga telah membangun kerja sama dengan sejumlah SKB melalui Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal.
Kolaborasi dengan SP2MI diharapkan dapat memperkuat ketersediaan tenaga pendidik dan memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan formal.
Pendidikan Kesetaraan Jadi Jalur Penanganan
Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Rabiah, menyambut baik rencana kerja sama dengan SP2MI.
Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan kesetaraan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Kami berterima kasih atas kunjungan dari SP2MI hari ini terkait rencana kerja sama tentang program kesetaraan. Kami berharap ke depannya kita bisa membangun sinergi dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan,” ujar Rabiah.
Ia berharap kerja sama nantinya dapat melibatkan SP2MI, Direktorat Pendidikan Nonformal/Pendidikan Anak Usia Dini (PNF/PAUD) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Sosial.
“Kami berharap teman-teman dari SP2MI bisa kita berkolaborasi bersama dengan Direktorat PNF/PAUD dari Dikdasmen dan Kementerian Sosial. Itu harapan kami,” imbuhnya.
Rabiah mengatakan, kebutuhan terhadap layanan pendidikan kesetaraan semakin terlihat ketika Kemensos melakukan penjangkauan masyarakat dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Di lapangan, masih ditemukan banyak anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang belum dapat memperoleh pendidikan karena berbagai persoalan terkait status dan akses pendidikan.
“Ini kita berangkat dari banyaknya anak-anak yang dijangkau pada saat Sekolah Rakyat kemarin. Banyak sekali anak-anak dari keluarga-keluarga yang sangat miskin dan miskin ekstrem yang tidak dapat bersekolah karena status pendidikan,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pengembangan layanan pendidikan kesetaraan sebagai alternatif bagi anak-anak yang belum memperoleh hak pendidikan secara layak.
“Sehingga kita ke depannya berharap sekali kerja sama dengan PNF, SP2MI, dan Kementerian Sosial bisa saling berkolaborasi untuk masalah-masalah anak putus sekolah,” ujarnya.
SP2MI Dorong Model Intervensi Berkelanjutan
Ketua Umum SP2MI Amirudin mengatakan, audiensi lanjutan tersebut difokuskan pada pembahasan teknis pelaksanaan serta pemetaan model intervensi terpadu untuk menjangkau anak-anak yang sudah tidak lagi mengakses pendidikan.
Menurutnya, Gerakan Tuntaskan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak hanya diarahkan pada pelatihan jangka pendek, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
Ekosistem tersebut mencakup proses identifikasi dan pendataan anak, penjangkauan, pengembalian ke layanan pendidikan, peningkatan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan kemandirian peserta didik.
“Sinergi ini merupakan bentuk aksi nyata dalam menjangkau anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar agar mereka kembali memperoleh hak atas pendidikan, penguatan karakter, serta keterampilan produktif demi masa depan yang lebih baik,” kata Amirudin.
Pertemuan antara SP2MI dan Kemensos ini juga merupakan tindak lanjut arahan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengenai pentingnya kolaborasi pemerintah dengan jaringan pendidikan masyarakat dalam menangani persoalan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah.
Ke depan, kedua pihak diharapkan segera merumuskan kesepakatan teknis mengenai lokasi prioritas, kebutuhan tenaga pendidik, serta mekanisme integrasi pendidikan kesetaraan melalui jaringan SP2MI, PKBM, SKB, dan fasilitas Kemensos di berbagai daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah konkret dalam memperluas akses pendidikan bagi jutaan anak Indonesia yang hingga kini masih berada di luar sistem pendidikan.***
